Indonesia Targetkan Semua Desa Terhubung Internet Sebelum 2029

Indonesia Targetkan, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh desa di Tanah Air terhubung dengan akses internet stabil dan terjangkau sebelum tahun 2029. Langkah besar ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi digital, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan menutup kesenjangan teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pengumuman tersebut di sampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutya Hafid, dalam Rapat Kerja Nasional Digitalisasi Desa di Jakarta, Senin (10/11). Dalam pernyataannya, Meutya menekankan bahwa akses internet merupakan hak dasar warga negara di era modern, bukan lagi sekadar fasilitas tambahan.

“Internet bukan hanya soal komunikasi, tapi juga soal kesempatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Kami ingin setiap warga di pelosok, dari Aceh hingga Papua, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh di era digital,” ujarnya.

Program ini menjadi kelanjutan dari proyek Indonesia Digital 2045. Dengan target jangka menengah untuk menghubungkan 100% wilayah administratif tingkat desa ke jaringan internet berkecepatan tinggi pada 2029.

Menurut data Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, hingga akhir 2024, Indonesia telah berhasil menghubungkan sekitar 85% dari total 83.000 desa dan kelurahan ke jaringan internet. Namun masih terdapat lebih dari 12.000 desa tertinggal dan terpencil yang belum memiliki koneksi stabil.

Kendala utama, menurut Kominfo, terletak pada keterbatasan infrastruktur, biaya tinggi pembangunan jaringan di wilayah geografis sulit, dan ketergantungan terhadap cuaca ekstrem di beberapa daerah seperti Papua dan Maluku.

Untuk mengatasi hal ini, Kominfo menggandeng sejumlah mitra strategis seperti Telkom Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, serta Starlink, guna mempercepat penyediaan akses internet berbasis satelit dan fiber optik.

Indonesia Targetkan, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp 47 triliun dalam lima tahun ke depan untuk pembangunan menara BTS 4G, penguatan jaringan serat optik Palapa Ring, dan program literasi digital masyarakat desa.

Strategi Dan Teknologi Untuk Mewujudkan Desa Terkoneksi

Strategi Dan Teknologi Untuk Mewujudkan Desa Terkoneksi, Kementerian Kominfo bersama mitra swasta telah menyiapkan strategi multi-lapis untuk memperluas jangkauan internet di seluruh wilayah Indonesia. Pendekatan ini menggabungkan jaringan fiber optik, satelit orbit rendah (LEO), dan teknologi 4G serta 5G hybrid.

Menurut Direktur Utama BAKTI Kominfo, Arya Sinulingga, pembangunan jaringan di wilayah pedesaan membutuhkan solusi yang berbeda dari perkotaan. “Kita tidak bisa mengandalkan menara fiber di daerah pegunungan atau pulau kecil. Karena itu, kombinasi satelit dan jaringan nirkabel menjadi kunci,” jelasnya.

Pemerintah juga memperkuat kerja sama dengan penyedia satelit global. Termasuk Starlink dan Inmarsat, untuk mengoperasikan konektivitas berbasis orbit rendah (LEO) yang memiliki latensi rendah dan cakupan luas. Teknologi ini memungkinkan akses internet cepat hingga ke daerah-daerah terpencil tanpa menunggu pembangunan menara fisik.

Selain itu, proyek Palapa Ring Integrasi akan menjadi tulang punggung konektivitas nasional. Program ini memperluas jaringan serat optik lintas Nusantara sepanjang lebih dari 38.000 kilometer, yang menghubungkan 440 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga sedang mempersiapkan pembangunan 5.200 menara Base Transceiver Station (BTS) baru hingga 2027. Dengan prioritas di wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Untuk mempercepat implementasi, Kominfo akan melibatkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan koperasi digital sebagai mitra lokal penyedia layanan internet. Model ini bertujuan agar masyarakat desa tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pelaku ekonomi digital yang berdaya.

“Desa yang terhubung internet bisa membuka banyak peluang: mulai dari pemasaran produk UMKM, pembelajaran daring, hingga pelayanan publik digital. Ini bukan hanya proyek infrastruktur, tapi proyek pemberdayaan,” tambah Arya.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP), Usman Kansong, menegaskan pentingnya membangun kapasitas manusia. “Kabel bisa di pasang, menara bisa di bangun, tapi kalau tidak ada yang bisa mengoperasikannya, manfaatnya tidak akan maksimal,” katanya.

Dampak Ekonomi Dan Sosial Dari Akses Internet Desa

Dampak Ekonomi Dan Sosial Dari Akses Internet Desa, konektivitas internet bukan sekadar soal teknologi—ia telah terbukti membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat pedesaan. Berdasarkan kajian Bank Dunia (World Bank) tahun 2024, desa yang memiliki akses internet produktif mengalami peningkatan pendapatan rata-rata hingga 27% dalam dua tahun pertama.

Akses internet memungkinkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di desa memasarkan produk mereka ke pasar nasional maupun global melalui e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Selain itu, akses terhadap informasi harga pasar dan pelatihan daring membantu mereka meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi.

Salah satu contoh keberhasilan datang dari Desa Mandala, Kabupaten Buleleng, Bali, yang kini di kenal sebagai “Desa Digital Ekspor.” Setelah mendapatkan koneksi internet dari program BAKTI pada 2023, masyarakat setempat mampu memasarkan kerajinan bambu ke luar negeri, menghasilkan pendapatan hingga Rp 1,2 miliar per tahun.

Selain ekonomi, dampak signifikan juga terasa pada pendidikan dan kesehatan. Akses internet memungkinkan sekolah di daerah terpencil menggunakan platform pembelajaran digital seperti Rumah Belajar dan Google Classroom.

Di bidang kesehatan, puskesmas desa kini dapat menggunakan telemedicine untuk berkonsultasi dengan dokter di rumah sakit besar, sehingga layanan medis lebih cepat dan efisien.

Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), lebih dari 3.000 desa kini memanfaatkan platform digital untuk pengelolaan administrasi dan pelayanan publik.

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar menilai internet telah mengubah cara pemerintah desa bekerja. “Kalau dulu warga harus datang ke kantor desa untuk mengurus dokumen, sekarang bisa lewat aplikasi desa digital. Transparan dan cepat,” ujarnya.

Namun, di balik dampak positif itu, ada pula kekhawatiran tentang penyalahgunaan internet, seperti penyebaran hoaks, penipuan daring, dan konten negatif. Untuk itu, pemerintah memasukkan program literasi digital sebagai bagian dari strategi utama.

“Kita ingin masyarakat tidak hanya bisa mengakses internet, tapi juga cerdas dan aman dalam menggunakannya,” kata Menteri Kominfo Meutya Hafid.

Tantangan Dan Harapan Menuju Indonesia Digital 2029

Tantangan Dan Harapan Menuju Indonesia Digital 2029, mewujudkan konektivitas penuh tentu bukan perkara mudah. Kominfo mengakui bahwa tantangan terbesar terletak pada biaya infrastruktur, medan geografis ekstrem, dan kesenjangan literasi digital antarwilayah.

Daerah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara memiliki kontur alam yang sulit di jangkau. Sehingga pembangunan jaringan kabel atau menara membutuhkan biaya hingga 5 kali lipat lebih tinggi di bandingkan di Jawa.

Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat desa masih relatif rendah. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2025, hanya 56% masyarakat pedesaan yang memahami dasar keamanan digital dan etika penggunaan internet.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kominfo meluncurkan Program Desa Cerdas. Sebuah inisiatif lintas kementerian yang menggabungkan pembangunan infrastruktur dengan pelatihan literasi digital, penguatan ekonomi lokal, dan penyediaan konten edukatif.

Dalam program ini, setiap desa akan memiliki “Duta Digital”, yaitu anak muda lokal yang di latih untuk menjadi penggerak transformasi digital di komunitasnya.

Menurut Deputi Transformasi Digital Bappenas, Nurdin Abdullah, program tersebut merupakan kunci agar konektivitas tidak berhenti pada pembangunan fisik. “Internet hanya berarti jika membawa manfaat sosial dan ekonomi nyata,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan proyek ini juga bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Swasta, akademisi, dan masyarakat harus di libatkan aktif.

Bank Dunia, melalui perwakilannya di Jakarta, menyatakan kesiapannya mendukung proyek digitalisasi desa Indonesia dengan skema pembiayaan senilai US$300 juta.

“Indonesia memiliki potensi luar biasa. Dengan strategi tepat, program ini bisa menjadi model bagi negara berkembang lain,” ujar World Bank Digital Development Specialist, Ana Hernández.

Menutup konferensi, Menteri Kominfo Meutya Hafid menegaskan kembali arah kebijakan pemerintah:
“Kita ingin Indonesia menjadi negara digital yang inklusif. Tidak ada warga yang tertinggal hanya karena mereka lahir di tempat yang jauh dari kota. Tahun 2029, seluruh desa harus online” Indonesia Targetkan.