Skandal Pembiayaan Mobil Di Inggris Picu Ganti Rugi Rp880 Triliun

Skandal Pembiayaan Mobil terbesar dalam dua dekade terakhir di Inggris bermula dari praktik pembiayaan mobil yang selama ini di anggap biasa dan sah. Namun, investigasi mendalam dari otoritas pengawas keuangan Inggris, Financial Conduct Authority (FCA), mengungkap bahwa jutaan konsumen telah menjadi korban praktik kredit yang menyesatkan. Pemicunya adalah sistem bernama Discretionary Commission Arrangements (DCA), sebuah skema di mana dealer mobil di beri wewenang untuk menaikkan suku bunga pinjaman tanpa sepengetahuan konsumen, demi memperoleh komisi dari selisih tersebut.

Selama bertahun-tahun, dealer otomotif di Inggris bekerja sama dengan bank atau lembaga pembiayaan untuk menawarkan kredit kendaraan kepada konsumen. Alih-alih menetapkan suku bunga tetap atau transparan, sistem DCA memungkinkan dealer “menyesuaikan” bunga demi keuntungan mereka sendiri. FCA menemukan bahwa dealer cenderung mengenakan bunga lebih tinggi agar komisi yang mereka terima dari bank menjadi lebih besar. Konsumen, yang sebagian besar tidak paham seluk-beluk pembiayaan, menerima penawaran tanpa tahu bahwa mereka sedang di kenai bunga di atas standar pasar.

FCA melarang skema DCA sejak Januari 2021, namun itu hanya menghentikan praktik ke depan. Dampaknya sudah telanjur menyebar. Diperkirakan lebih dari 10 juta kontrak pembiayaan yang aktif sejak 2007 mengandung ketidakwajaran serupa. Ketika kelompok konsumen dan firma hukum mulai menyelidiki, kerugian akumulatif yang di derita masyarakat terlihat sangat besar. Konversi dari nilai potensi ganti rugi mencapai £44 miliar atau sekitar Rp880 triliun, menjadikannya salah satu gugatan massal terbesar dalam sejarah perbankan modern Inggris.

Skandal Pembiayaan Mobil ini kemudian berkembang lebih luas, karena turut menyeret isu kepercayaan terhadap sektor keuangan secara umum. Apakah sistem perbankan dan kredit benar-benar berpihak pada rakyat, atau justru menjadi alat eksploitasi sistemik yang sah secara hukum namun merugikan secara moral?

Daftar Bank Dan Dealer Terlibat Skandal Pembiayaan Mobil: Siapa Yang Akan Membayar Rp880 Triliun?

Daftar Bank Dan Dealer Terlibat Skandal Pembiayaan Mobil: Siapa Yang Akan Membayar Rp880 Triliun? ini tidak hanya mengejutkan karena nilainya, tetapi juga karena nama-nama besar yang terseret di dalamnya. Hampir semua bank utama yang aktif dalam pembiayaan kendaraan bermotor di Inggris kini berada dalam radar publik dan regulator. Di antaranya adalah:

• Lloyds Banking Group
• Barclays Partner Finance
• Santander Consumer UK
• Close Brothers Motor Finance
• MotoNovo Finance
• HSBC UK

Bank-bank tersebut memiliki portofolio kredit otomotif yang besar, dengan nilai miliaran pound. Lloyds misalnya, menguasai hampir 20% pasar melalui anak usahanya Black Horse. Mereka telah mencadangkan dana £450 juta, namun itu dinilai jauh dari cukup mengingat skala potensi ganti rugi.

Barclays, melalui layanan Partner Finance-nya, pada awalnya menyangkal semua tuduhan dan menolak klaim, namun kini bersedia meninjau ulang lebih dari 600.000 kontrak pembiayaan. Sementara Santander secara terbuka menyatakan akan mengikuti putusan FCA dan bersedia memberikan kompensasi jika di temukan pelanggaran.

Namun bukan hanya bank yang harus bertanggung jawab. Ribuan dealer mobil — mulai dari showroom resmi merek besar hingga dealer independen — menjadi pihak eksekutor utama praktik ini. Mereka adalah pihak yang langsung berinteraksi dengan konsumen dan sering kali “menyesuaikan” tingkat bunga demi memperoleh komisi lebih besar.

Perusahaan-perusahaan manufaktur mobil seperti Ford, Volkswagen, BMW, dan Nissan juga mulai di sorot, karena sebagian dari mereka memiliki lembaga pembiayaan internal (captive finance companies) yang terlibat dalam sistem komisi serupa. Jika keterlibatan mereka terbukti, maka tanggung jawab hukum bisa meluas hingga ke sektor industri otomotif.

Dalam rangka mitigasi, sejumlah bank mulai menawarkan opsi kompensasi sukarela, namun kelompok konsumen menilai itu tidak cukup. Mereka menuntut audit menyeluruh terhadap semua kontrak yang di terbitkan sejak 2007 hingga 2021, termasuk publikasi daftar dealer yang terlibat.

Ribuan Konsumen Ajukan Gugatan Massal: Proses Hukum Yang Berjalan

Ribuan Konsumen Ajukan Gugatan Massal: Proses Hukum Yang Berjalan melalui mekanisme class action di berbagai pengadilan sipil. Sebagian besar kasus di fokuskan pada dua hal: pertama, bahwa konsumen tidak di beri informasi transparan mengenai struktur suku bunga dan komisi; kedua, bahwa praktik ini melanggar prinsip perlindungan konsumen dan perjanjian kontrak yang adil (unfair contract terms).

Firma hukum ternama seperti Leigh Day, Slater & Gordon, dan Harcus Parker tengah memimpin beberapa gugatan besar. Mereka bekerja sama dengan firma audit independen untuk menganalisis pola bunga dalam jutaan kontrak. Beberapa firma bahkan menyatakan bahwa lebih dari 70% kontrak pembiayaan mobil yang mereka periksa menunjukkan adanya potensi pelanggaran.

Financial Ombudsman Service (FOS) pun menerima lonjakan aduan. Pada awal 2025 saja, lebih dari 200.000 laporan masuk. Mereka menugaskan tim khusus untuk menangani kasus pembiayaan otomotif, dan telah mengeluarkan beberapa putusan awal yang berpihak pada konsumen. Dalam satu kasus, seorang penggugat mendapat pengembalian bunga sebesar £2.400 setelah di temukan bahwa bunga pinjamannya di naikkan tanpa persetujuan eksplisit.

Namun tantangan tidak sedikit. Banyak konsumen kehilangan dokumen asli, dan tidak semua kontrak terdigitalisasi dengan baik. Selain itu, proses hukum massal membutuhkan waktu panjang dan sistem bukti yang ketat. Oleh karena itu, beberapa firma hukum mengadopsi model pendanaan “no win, no fee”, guna menarik lebih banyak korban untuk bergabung dalam gugatan.

Banyak ahli hukum menilai bahwa kasus ini akan menjadi preseden penting bagi hukum kontrak konsumen di Inggris. Jika gugatan massal di menangkan, maka bukan hanya bank yang akan merugi secara finansial, tetapi juga industri keuangan akan di paksa merombak ulang standar etika dan struktur insentif mereka secara sistemik.

Efek Domino: Krisis Kepercayaan, Reformasi Regulasi, Dan Masa Depan Pembiayaan

Efek Domino: Krisis Kepercayaan, Reformasi Regulasi, Dan Masa Depan Pembiayaan dari skandal pembiayaan mobil ini mulai menjalar ke berbagai sektor. Pertama, terjadi penurunan tajam kepercayaan publik terhadap bank dan lembaga pembiayaan. Survei YouGov pada Juni 2025 menunjukkan bahwa hanya 28% warga Inggris yang menyatakan masih percaya pada lembaga kredit otomotif. Angka ini turun drastis dari 63% pada 2022.

Kedua, pasar mobil mengalami gejolak. Penjualan mobil secara kredit menurun hampir 12% sejak awal 2025. Konsumen menjadi lebih berhati-hati dan menuntut transparansi lebih tinggi sebelum menyetujui kontrak pembiayaan. Beberapa dealer bahkan mulai menawarkan model pembayaran tunai atau cicilan langsung dari pabrikan tanpa bunga.

Ketiga, regulator mulai bertindak. FCA merancang regulasi baru yang mengharuskan seluruh kontrak pembiayaan mencantumkan struktur biaya, komisi, dan simulasi bunga secara gamblang. Selain itu, regulator juga akan mewajibkan sertifikasi ulang bagi seluruh tenaga penjual kredit kendaraan, agar mereka tidak hanya mengejar target penjualan tetapi juga memahami tanggung jawab hukum terhadap konsumen.

Perubahan ini menciptakan kebutuhan besar akan edukasi finansial, baik untuk konsumen maupun pelaku industri. Pemerintah Inggris pun meluncurkan kampanye literasi keuangan bertema “Know Your Credit” yang di tayangkan di berbagai media, termasuk YouTube, radio, dan media sosial.

Sementara itu, investor mulai menarik dana dari beberapa saham bank yang terlibat, menyebabkan penurunan kapitalisasi pasar lebih dari £15 miliar di sektor perbankan selama dua bulan terakhir. Di saat yang sama, startup fintech berbasis transparansi seperti Zopa dan ClearScore mengalami lonjakan pengguna karena di anggap lebih fair dan konsumen-sentris.

Kesimpulannya, skandal pembiayaan mobil di Inggris bukan hanya krisis hukum dan keuangan — melainkan titik balik bagi industri pembiayaan ritel. Jika semua berjalan sesuai tuntutan konsumen, maka ganti rugi hingga Rp880 triliun bisa menjadi kenyataan. Dan dari puing-puing krisis ini, sistem pembiayaan yang lebih adil mungkin akan lahir — meski dengan harga yang sangat mahal dengan Skandal Pembiayaan Mobil.